Keberhasilan Turki keluar dari konflik terorisme tanpa pendekatan militer pada 2024 menjadi fokus Diskusi Lini Masa ke-11 Universitas Pertamina yang membahas strategi keamanan nasional di tengah ancaman radikalisme. Forum ini mengulas pembelajaran strategis dari Turki yang dinilai relevan bagi penguatan kebijakan keamanan nasional Indonesia.
Diskusi bertajuk “Keamanan Domestik, Proyeksi Global: Studi Kasus Turki Pasca-Terorisme” digelar di Auditorium Universitas Pertamina dan diikuti sivitas akademika lintas fakultas. Diskusi ini mengulas strategi kontra-terorisme berbasis kebijakan sosial, politik, dan ekonomi.
Hadir dalam kegiatan ini Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sekaligus Fakultas Komunikasi dan Diplomasi (FKD) Universitas Pertamina, Dewi Hanggraeni; Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina, Iqbal Ramadhan; serta Kepala Laboratorium Mandala Saksana Astagatra Universitas Pertamina, Silvia Dian Anggraeni.
Dalam sambutannya, Dewi Hanggraeni menegaskan bahwa terorisme merupakan ancaman multidimensi yang berdampak luas terhadap stabilitas negara.
“Ancaman terorisme tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga reputasi internasional. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan lintas sektor,” ujarnya.
Diskusi ini menghadirkan Prof.Ergün Yıldırım dari İstanbul Sabahattin Zaim University sebagai narasumber utama. Ia didampingi oleh Muhammad Syauqillah, dosen Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, serta Rusdi J. Abbas sebagai penanggap.
Pada sesi pemaparan, Prof. Ergün Yıldırım menjelaskan bahwa konflik terorisme di Turki berlangsung sejak kemunculan Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) pada 1994 dan baru dapat diselesaikan setelah melalui proses panjang transformasi kebijakan negara. Menurutnya, keberhaslan Turki pada 2024 tidak dicapai semata melalui operasi militer.
“Pendekatan keamanan yang berkelanjutan harus disertai pembangunan ekonomi, penguatan demokrasi, dialog politik, serta kebijakan sosial yang inklusif. Tanpa kepercayaan publik dan kohesi sosial, konflik berpotensi terus berulang,” jelas Prof. Ergün Yıldırım.
Sementara itu, Rusdi J. Abbas menyoroti bahwa penyelesaian konflik berbasis identitas perlu mengedepankan dialog serta pemenuhan prinsip keadilan sosial. Ia menilai pengalaman Turki dapat menjadi rujukan berharga bagi Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mengelola keberagaman masyarakat secara inklusif.
Melalui penyelenggaraan Diskusi Lini Masa ke-11, Universitas Pertamina kembali menegaskan perannya sebagai ruang dialog akademik yang mendorong lahirnya pemikiran kritis terhadap isu keamanan dan dinamika geopolitik global.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas perspektif mahasiswa bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pembangunan serta posisi dan peran negara dalam percaturan hubungan internasional.
