Jakarta — Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan laut yang semakin kompleks. Isu illegal fishing, pencemaran pesisir, eksploitasi sumber daya kelautan, hingga dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik menunjukkan bahwa tata kelola maritim tidak lagi dapat dipahami secara sektoral. Pengelolaan laut membutuhkan pendekatan sains keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kebijakan publik, keamanan, dan pembangunan ekonomi biru (blue economy).
Dalam konteks tersebut, Program Studi Magister Sains Keberlanjutan Universitas Pertamina melakukan benchmarking ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) pada Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat Kurikulum MSU 2026 agar lebih responsif terhadap kebutuhan tata kelola laut nasional berbasis data, kebijakan, dan keberlanjutan ekosistem.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BAKAMLA RI ini dipimpin oleh Ketua Program Studi, Dr.Eng.In Mega Mutiara Sari, S.T., M.Si., bersama tim dosen dan pengelola program. Diskusi dilakukan bersama jajaran pejabat strategis BAKAMLA RI, termasuk Brigjen TNI Marinir Baedhowi Oktafidia dan sejumlah perwira tinggi lainnya, untuk mendalami praktik pengawasan wilayah laut serta sistem deteksi dan respons terhadap pelanggaran maritim.
Dalam pembahasan, tim prodi menajamkan integrasi materi Maritime Domain Awareness, pemantauan pencemaran laut, pengawasan sumber daya kelautan, serta analisis kebijakan maritim. Perspektif ini penting dalam kerangka sains keberlanjutan, karena pengelolaan laut tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga perlindungan ekosistem, keberlanjutan ekonomi pesisir, dan diplomasi sumber daya.
BAKAMLA RI turut memaparkan pendekatan operasional dalam menangani illegal fishing, penyelundupan, dan mitigasi bencana pesisir. Bagi prodi, paparan tersebut menjadi bahan penting untuk merancang pembelajaran berbasis studi kasus dan simulasi kebijakan, sehingga mahasiswa mampu memahami relasi antara data lapangan, regulasi, dan strategi pengambilan keputusan.
Ketua Program Studi Magister Sains Keberlanjutan Universitas Pertamina, Dr.Eng.In Mega Mutiara Sari, S.T., M.Si., menegaskan bahwa penguatan kurikulum ini merupakan bagian dari transformasi akademik berbasis isu strategis nasional.
“Sains keberlanjutan menuntut integrasi antara ilmu lingkungan, kebijakan publik, dan tata kelola. Isu maritim Indonesia adalah laboratorium nyata bagi mahasiswa untuk memahami bagaimana data, regulasi, keamanan, dan keberlanjutan saling beririsan. Kurikulum MSU 2026 kami arahkan agar mahasiswa mampu membaca kompleksitas tersebut secara sistemik dan menawarkan solusi berbasis evidensi,” ujar Dr. Mega.
Kolaborasi ini juga membuka peluang kuliah tamu, diskusi kebijakan, serta pengembangan studi kasus kemaritiman sebagai bagian dari pembelajaran interdisipliner. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami teori keberlanjutan, tetapi juga dilatih merumuskan strategi pengelolaan sumber daya laut yang adaptif terhadap risiko dan perubahan.
Melalui benchmarking ini, Kurikulum MSU 2026 diperkuat dengan perspektif tata kelola laut berkelanjutan yang menghubungkan aspek ekologi, ekonomi, dan kebijakan. Inisiatif ini sejalan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 14 (Ekosistem Laut), SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan laut Indonesia yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan. [MP]
