PERLAHAN tetapi pasti, sejumlah
perusahaan plat merah mulai beralih ke energi hijau dan menekan konsumsi energi
berbasis fosil. Langkah sejumlah BUMN tersebut dilakukan menyongsong tahun
2025, saat pemerintah menargetkan bauran energi pembangkit listrik energi baru
terbarukan (EBT) mencapai 23 persen dibandingkan pencapaian 12,77 persen hingga
Agustus 2021 dan mencapai nol karbon selambat-lambatnya pada 2060.
Presiden Joko Widodo bahkan
secara lantang menyebutkan, dirinya terus mendorong BUMN untuk segera beralih
ke energi hijau, terutama pada dua BUMN terbesar di negeri ini, yaitu PT
Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN, Pertamina, dan
PTBA PLN memang telah mematok target fantastis dengan membangun pembangkit EBT
berkapasitas 1,19 gigawatt (GW) pada 2022. Proyek-proyek pembangkit tersebut di
antaranya adalah pembangkit listrik air dan minihidro yang mencapai 490 MW dan
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 195 MW.
PLN, Pertamina, dan PTBA PLN
memang telah mematok target fantastis dengan membangun pembangkit EBT
berkapasitas 1,19 gigawatt (GW) pada 2022. Proyek-proyek pembangkit tersebut di
antaranya adalah pembangkit listrik air dan minihidro yang mencapai 490 MW dan
pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 195 MW.
Pada 2021, PLN berhasil
meningkatkan 13 PLTM dengan kapasitas total 71,9 MW. Untuk mendukung target
tersebut, PLN akan segera menandatangani fasilitas pendanaan Bank Pembangunan
Asia (ADB) untuk mendukung transisi energi. Sementara itu, terdapat pula
BUMN-BUMN yang juga turun gelanggang untuk memproduksi energi bersih untuk
konsumsi internal perusahaan. Misalnya Pertamina yang membangun pembangkit
listrik tenaga surya (PLTS) yang berpotensi menghemat Rp 4 miliar setahun.
Pertamina saat ini juga serius
dalam mengembangkan teknologi carbon capture and utilization and etorage (CCUS)
dengan menggandeng ExxonMobil. Apa yang Pertamina lakukan adalah untuk mencapai
target pemerintah, yaitu nol karbon selambat-lambatnya pada 2060. Di bidang
pertambangan, Perusahaaan Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) juga melakukan
reformasi konsumsi energinya dengan menekan penggunaan bahan bakar fosil
menjadi elektrik sehingga dapat mengurangi karbon secara signifikan dalam
pengoperasian lahan tambang.
Peralihan bahan bakar itu
diyakini dapat menghemat konsumsi BBM hingga 1,2 juta liter per tahun atau
setara dengan Rp 10,78 miliar per tahun. Pararel dengan hal itu, PTBA juga
tengah menjajaki penggunaan teknologi carbon, capture, utilization and storage
(CCUS), sebuah teknologi yang dapat menangkap dan menyimpan karbon. Selain
ketiga perusahaan tersebut, masih terdapat sejumlah BUMN lain yang juga mulai
menengok ke energi bersih. Reformasi ini bukan perkara mudah, bahkan
sesungguhnya menelan biaya yang tidak sedikit.
Menurut data Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dibutuhkan setidaknya investasi sekitar 49
miliar dollar untuk mencapai target 23 persen pembangkit EBT pada 2025, di
antaranya PLTA dan PLTM 14,58 miliar dollar, pembangkit listrik tenaga surya
dan bayu 1,69 miliar dollar dan PLTP 17,45 miliar dollar. Wakil Menteri BUMN I,
Pahala N Mansury mengakui, dibutuhkan upaya dari semua pihak untuk memastikan
pembangunan energi hijau itu dapat tercapai. Dari seluruh upaya itu, kata dia,
tantangan terbesar adalah masalah pendanaan. Sejumlah negara tanam modal Sejauh
ini, pemerintah berhasil menggaet komitmen dari sejumlah negara untuk
menanamkan modal di sektor EBT.
Selandia Baru, misalnya, telah
menyatakan komitmennya untuk pembangunan PLTP di Indonesia, sementara Uni
Emirat Arab (UEA) telah menyebut angka sebanyak 32,7 miliar dollar sebagai
komitmen investasinya di Indonesia, termasuk di antaranya di sektor EBT. Selain itu, pejumlah perusahaan
Inggris juga tertarik untuk menggelontorkan 9,29 miliar dollar dalam proyek ramah
lingkungan di Tanah Air. Ke depan, bukan tidak mungkin bahwa akan semakin
banyak negara tertarik untuk bekerja sama dengan BUMN untuk mengembangkan EBT.
Dengan demikian, akan semakin banyak BUMN yang ikut serta dalam penggunaan
energi hijau. Namun yang harus diingat, para investor tersebut tetap
membutuhkan paket insentif yang menarik dari pemerintah yang tentunya harus
bersifat out of the box untuk mendapatkan investasi “jackpot"".
Selain itu, yang tak kalah penting, pemerintah juga sebaiknya membuka keran
kesempatan yang setara bagi setiap perusahaan produsen EBT untuk menghindari
adanya monopoli bagi pihak tertentu. Adanya kebijakan-kebijakan yang popular
diharapkan dapat memuluskan langkah pemerintah untuk mencapai zero net emission
pada 2060.
Artikel ini telah tayang di
Kompas.com dengan judul "Reformasi Energi BUMN, Perlahan tetapi Pasti
Beralih ke Energi Bersih", Klik untuk baca:
https://money.kompas.com/read/2021/12/23/170000326/reformasi-energi-bumn-perlahan-tetapi-pasti-beralih-ke-energi-bersih?page=all.
Editor : Egidius Patnistik
