Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk memulai transisi ke energi yang ramah lingkungan pada KTT COP26 di Glasgow 2021 lalu. Namun, Jokowi menyadari transisi energi tersebut membutuhkan dana yang sangat besar serta akses terhadap teknologi hijau.
"Transisi energi memerlukan pembiayaan dan pendanaan yang sangat besar dan akses terhadap teknologi hijau" ujar Jokowi saat berbicara dalam World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).
Oleh sebab itu, dia meminta kontribusi negara-negara maju untuk pembiayaan transisi menuju energi yang ramah lingkungan. Jokowi mengatakan Indonesia membutuhkan USD 50 miliar untuk transformasi menuju energi baru.
Selain itu, Indonesia butuh USD 37 miliar untuk sektor kehutanan guna lahan dan karbon laut. Tentunya, nomimal yang dibutuhkan untuk transisi energi tersebut bukanlah angka yang kecil.
"Indonesia dan negara berkembang meminta kontribusi negara maju untuk pembiyaaan dan transfer teknologi. Sumber pendanaan dan alih teknologi akan jadi game changer pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan," jelasnya.
Didukung Teknologi
Untuk negara berkembang seperti Indonesia, kata dia, transisi ke energi ramah lingkungan harus didukung dengan teknologi dan pendanaan. Jokowi tak ingin terlalu membebani masyarakat, keuangan negara, dan membebani industri.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah perlu bekerja sama secara domestik, bekerja sama secara global. Bekerja sama di dalam negeri, pemerintah bekerjasama dengan BUMN energi, dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau," ujar Jokowi.
Di tingkat internasional, dia menuturkan pemerinrah telah menjalin kerja samadengan Asian Development Bank. Hal ini untuk memulai mekanisme transisi energi dari batubara ke energi baru terbarukan.
"Yang paling penting memang bagaimana dua hal tadi sekali lagi teknologi, pendanaan menjadi kunci," ucap Jokowi.
