Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia
dan Rusia menyepakati kerja sama pengembangan energi baru dan tebarukan atau
EBT sebagai langkah pengurangan emisi karbon. Kerja sama dengan pihak luar
menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan investasi dalam pengurangan
emisi karbon di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan Duta Besar
Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva, Kamis
(24/12/2021).
Dalam pertemuan itu, keduanya
membahas sejumlah isu strategis. Airlangga menjelaskan bahwa kedua negara
sepakat untuk mendorong kerja sama dalam hal EBT, khususnya energi hidro dan
hidrogen. Rencana itu dapat menjadi kelanjutan kerja sama investasi yang saat
ini sedang berjalan, seperti pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur dan
Blok Natuna.
"Juga pembangunan floating
power plant [pembangkit listrik terapung] sebagai langkah bersama dalam
pengurangan emisi karbon," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, dikutip
pada Jumat (24/12/2021).
Rusia tercatat menempati
peringkat ke-37 negara investor di Indonesia, dengan total investasi per
kuartal/III 2021 mencapai US$9,2 juta dalam 280 proyek. Airlangga berharap
jumlah itu dapat terus meningkat melalui penguatan kerja sama kedua negara.
"Masih terdapat banyak potensi kerja sama perdagangan dan investasi yang
dapat dijajaki dan dieksplorasi lebih lanjut oleh kedua negara," ujar
Airlangga.
Sejumlah isu dan potensi kerja
sama strategis yang dibahas Airlangga dan Lyudmila antara lain terkait industri
kedirgantaraan dan antariksa, energi, infrastruktur transportasi dan
perkeretaapian, industri perkapalan, produk peternakan, serta platform ekonomi
digital. Adapun, sebelumnya Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian
Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan
penurunan emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen
dengan dukungan internasional.
Target itu sesuai dengan
Nationally Determined Contributions atau NDC hingga 2030. Energi dan
transportasi menjadi sektor yang membutuhkan sumber dana terbesar untuk bertransisi,
karena kontribusinya yang tinggi terhadap emisi karbon dalam negeri. Pemerintah
memperbaharui komitmen penanganan perubahan iklim Indonesia dengan penyampaian
Updated NDC.
Dokumen teranyar itu memuat
strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim 2050 (Long-Term
Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050) yang menargetkan
pencapaian nol emisi karbon (net zero) pada 2060 atau lebih awal. Febrio
menjabarkan bahwa pembaharuan langkah penanganan perubahan iklim itu
berpengaruh terhadap kebutuhan biaya untuk mencapai net zero.
Sebelumnya, dalam dokumen Second
Biennial Update Report (BUR-2) tercantum kebutuhan biaya Indonesia adalah
Rp3.461 triliun pada 2020—2030 atau Rp266,2 setiap tahunnya. "Setelah
adanya Peta Jalan NDC, kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC meningkat menjadi
Rp3.779 triliun, atau Rp343,60 triliun per tahun pada 2020—2030," ujar
Febrio dalam Talkshow on Indonesia’s Sustainable Projects, Kamis (23/12/2021),
yang merupakan bagian rangkaian Dubai Expo 2020.
Artikel ini telah tayang di
Bisnis.com dengan judul "Indonesia dan Rusia Sepakati Kerja Sama
Pengembangan Energi Terbarukan", Klik selengkapnya di sini:
https://ekonomi.bisnis.com/read/20211224/9/1481424/indonesia-dan-rusia-sepakati-kerja-sama-pengembangan-energi-terbarukan.
Author: Wibi Pangestu Pratama
Editor : Hadijah Alaydrus
